m.depnakertrans.go.id m.depnakertrans.go.id
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Penjelasan status hukum direksi dan komisaris perseroan terbatas

1. Hubungan hukum anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroan terbatas) adalah hubungan hukum perdata aan zicht yang diatur dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (corporate law). Penunjukan dan pengangkatan seorang anggota Direksi/Komisaris (oleh RUPS)adalah sebagai pemegang amanat (fiduciary duty) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian ia bukan pekerja/buruh atau karyawan yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (labour law). 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, apbila seorang karyawan (dalam hubungan kerja) diangkat RUPS menjadi anggota Direksi/Komisaris, maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai pekerja) menjadi (murni) hubujngan perdata, walaupun ia bukan pemegang saham. Untuk itu setelah pengangkatannya menjadi anggota Direksi/Komisaris, perlu segera dilakukan penyelesaian hak-hak karyawan yang bersangkutan berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan.