m.depnakertrans.go.id m.depnakertrans.go.id
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Penjelasan Pasal 167 ayat (1) UU No. 13/2003

Pasal 167 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak atas manfaat pensiun bagi pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK) karena telah memasuki usai pensiun. Apabila iuran/premi dana pensiun dibayar penuh oleh pengusaha (non contributory system), maka pekerja/buruh tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UUK dan penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (3) UUK tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUK. Dengan kata lain, pengusaha hanya berkewajiban memberikan manfaat pensiun berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan uang penggantian hak tersebut. 2. Berdasarkan Pasal 167 ayat (2) UUK, jumlah atau ekumulasi manfaat pensiun sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK serta uang penggantian hak sesuai ketentuan PAsal 156 ayat (4)UUK. Apabila akumulasi manfaat pensiun tersebut lebih kecil dari ketiga komponen hak-hakatas PHK dimaksud, maka selisihnya harus dibayar oleh pengusaha.