m.depnakertrans.go.id m.depnakertrans.go.id
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Penjelasan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing

1. Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) dan (5) UU o. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut U Ketenagakerjaan), bahwa tenaga kerja asing (TKA, expatriate) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja, untuk jabatan tertentu (yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan waktu tertentu. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, dalam Pasal 7 Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperleh Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur lebih lanjut, bahwa pemberi kerja (sponsor) dilarang mempekerjakan TKA yang telah dari 1 (satu) jabatan. Demikian juga, pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja lain, kecuali bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan direktur atau Komisaris di Perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan perkataan lain, seorang tenaga kerja asing (TKA) tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik di satu perusahaan (entity/korporasi) maupun beberapa perusahaan, kecuali pada level jabatan sebagai anggota direksi atau dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dalam UU Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas mengenai rangkap jabatan pada organ Yayasan (selain perseroan terbatas/PT), namun analog pada ketentuan organ perseroan terbatas, menurut hemat kami dapat ditafsirkan bahwa dalam Yayasan juga dilarang mempekerjakan TKA (expatriate) pada lebih dari satu jabatan, dan dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja (Yayasan) lain, kecuali bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Pengurus atau Pengawas di Yayasan lain berdasarkan Rapat Pembina. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam UU Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004) diatur secara umum (tidak hanya terbatas untuk expatriate), bahwa anggota Pembina tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Demikian juga sebaliknya, pengurus tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pembina atau Pengawas, dan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pembina atau Pengurus (Pasal 29 jo Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 40 selanjutnya, bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta (melakukan penyertaan) dalam suatu badan usaha atau berbagai badan usaha yang bersifat prospektif (Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2)). Demikan juga, Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan (Pasal 3 ayat (1)), namun anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap (jabatan) sebagai anggota Direkasi atau Pengurus dan anggota dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha Yayasan. 3. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan, pada prinsipnya yang dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan adalah Pengurus (Ketua Yayasan). Namun apabila Ketua (pengurus) Yayasan adalah expatriate, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa expatriate dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia (termasuk mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan kepersonaliaan).