m.depnakertrans.go.id m.depnakertrans.go.id
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Penjelasan Pasal 163 UU No. 13/2003

1. Sesuai k etentuan PAsal 163 ayat (1) UU No. 13/2003, mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 92), uang penghargaan masa kerja satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4. 2. Adapun mengenai pelaksanaan perubahan kepemilikan perusahaan, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas. 3. Perubahan kepemilikan perusahaan kaitannya dengan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan khususnya dalam hubungan kerja adalah mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha serta pengaturan syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 4. Dalam ha perubahan kepemilikan perusahaan, apabila tidak terdapat perubahan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha serta tidak ada perubahan pengaturan syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjiank erja, peraturan perusahaan, dan perjanjiank erja bersama agar kedua belah pihak mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubunag kerjasesuai PAsal 151 ayat (1) UU No. 13/2003. 5. Namun, dalam pelaksanaan perubahan kepemilikan perusahaan terdapat perbedaab antara pengusaha dengan pekerja/buruh, penyelesaiannya agar ditempuh sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.