m.depnakertrans.go.id m.depnakertrans.go.id
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

1. Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri terdir dari: a. Pemerintah; b. Pelaksana Penempatan TKI swasta; c. Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. 2. Adapun pelaksana penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 harus ada ijin tertulis dari Menteri. 3. Persayaratan penempatan TKI di lkuar negeri untuk kepentinagn perusahaan adalah: a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia; b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; c. Perusahaan memiliki bukti kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan RI; d. TKI telah memiliki perjanjian kerja; e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau telah memiliki polis asuranbsi; dan TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.